SIPBM Akan Menjadi Basis Data Pemerintah Kampung Di Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura Papua

SENTANI, IWON NEWS – Konsep Dasar SIPBM Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya. SIPBM dikembangkan dalam rangka memberi peluang kepada para penentu kebijakan, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat untuk berpartisipasi menuntaskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan di daerahnya, yang meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan dan pembangunan bidang-bidang lainnya. Sumber data diperoleh dari masyarakat setempat dengan menentukan keluarga beserta seluruh anggotanya sebagai unit analisis. Data dikumpulkan dengan melibatkan mekanisme hirarki kelembagaan dari satuan wilayah administratif yang paling rendah berupa lembaga kemasyarakatan (RT-RW) sampai lembaga formal kepemerintahan (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten). Secara sederhana SIPBM dapat dipandang sebagai pangkalan data dan informasi pembangunan yang dikembangkan berdasarkan partisipasi masyarakat.

Dari aspek pembangunan bidang pendidikan, SIPBM diharapkan dapat memberi gambaran tentang penduduk anak usia prasekolah (0-6 tahun) dan anak usia sekolah (7-18 tahun) yang memerlukan layanan pendidikan, di mana mereka berada, dan apa yang mereka lakukan dan mengapa tidak memperoleh layanan pendidikan, jarak ke sekolah, alat transportasi yang digunakan. Dari aspek pembangunan bidang kesehatan dan bidang-bidang pembangunan lainnya, SIPBM diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proksi kualitas hidup, seperti antara lain: konsumsi garam beryodium, keberadaan, jarak dan penggunaan fasilitas kesehatan, kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, dan pekerjaan orang tua.

Pada tahapan pelaporan, data dan informasi yang diperoleh diharapkan dapat memberi advokasi tentang bagaimana pembangunan pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang pembangunan lainnya ditindaklajuti dalam bentuk penyusunan rencana aksi desa bersama masyarakat. Dengan demikian, data yang telah dihasilkan melalui SIPBM dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk laporan untuk dikaji ulang sehingga masyarakat dapat secara mandiri menuntaskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan yang ada wilayahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak berlebihan jika visi SIPBM adalah “Memahami Potensi dan Persoalan Masyarakat”.

Respon positif para Kepala Kampung di Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura terhadap SIPBM akan membawa secercah harapan perubahan mendasar yang akan terjadi di wilayah tersebut, dan pada dasarnya Pemerintah Kampung ingin sekali melakukan yang terbaik untuk masyarakat diwilayah pemerintahanya hal itu terbukti dengan adanya respon positif dan keinginan yang sangat kuat untuk menjadikan SIPBM sebagai Basis Data atau Pangkalan Data dalam menyusun RPJMK mereka sehingga semua kegiatan yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan serta dapat mengatasi permasalahan yang mendasar yang selama ini terjadi ditengah-tengah masyarakat mereka menurut A. H. Putra Harahap yang berprofesi sebagi Pendamping Desa di Distrik Gresi selatan.

Selama ini yang terjadi di kampung adalah masyarakat merasa terabaikan, masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses Sintem Perencanaan Pembangunan Kampung sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat yang berakibat sering terjadi konflik internal yang menghambat proses Pembangunan Kampung, kitapun tidak bisa menyalahkan masyarakat apabila mereka menentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung selama ini karena Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sangat menjamin posisi masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipasif dimana masyarakat sebagai Subyek Pembangunan sehingga segala proses perencanaan hingga proses pelaksanaan masyarakat harus dilibatkan secara baik, tutur Putra Harahap.

Saya sangat yakin dan optimis dengan diintegrasikannya SIPBM ke dalam SPPK maka segala permasalahan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat akan teratasi dengan baik sehingga proses pelaksanaan Pembangunan Kampung dapat berjalan dan sesuai harapan semua pihak karena segala sesuatu yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kampung akan berdasarkan data yang Valid yaitu data yang diperoleh mengunakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) karena SIPBM ditujukan untuk membangun pangkalan data dan informasi pembangunan yang bersifat mikro (by name by address) dalam rangka membantu peningkatan kinerja pembangunan dan kemandirian masyarakat untuk menuntaskan dan mencari solusi pembangunan yang ada di wilayahnya. tegas A. H. Putra Harahap. (JE)